WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Kamis, 22 Januari 2026. Bertempat di Ruang Rapat Tan Malaka Bappeda Kabupaten Wonosobo, forum ini mengusung tema besar "Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan".
Acara ini dihadiri oleh jajaran Kepala Perangkat Daerah, Camat, perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, hingga perwakilan pelajar. Forum ini bertujuan untuk menjaring masukan dan saran penyempurnaan dari berbagai pemangku kepentingan demi penyusunan arah pembangunan Wonosobo tahun 2027.
Tantangan Fiskal dan Kolaborasi Hexahelix
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Drs. One Andang Wardoyo, M.Si, dalam paparannya menyoroti tantangan pembangunan yang semakin kompleks pada tahun 2027, terutama terkait perkiraan penurunan kapasitas fiskal daerah. Beliau menekankan bahwa peran Wonosobo ke depan difokuskan sebagai pusat agribisnis dan pariwisata termaju di Jawa Tengah.
"Tahun 2027 tantangan semakin sulit dengan anggaran yang semakin berkurang. Kita harus mengambil langkah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau melakukan efisiensi," ujar Sekda Wonosobo.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendorong pendekatan Collaborative Government Hexahelix. Konsep ini melibatkan enam unsur utama pembangunan: pemerintah, akademisi, swasta/pelaku usaha, NGO, media massa, dan komunitas guna mendukung pembiayaan dan implementasi program.
Suara Generasi Muda dan Hilirisasi Pertanian
Salah satu sorotan menarik dalam forum ini adalah partisipasi aktif dari perwakilan kelompok rentan dan generasi muda. Narendra, perwakilan siswa dari Forum Anak, menyuarakan pentingnya edukasi pertanian modern sejak dini untuk mengubah stigma negatif sektor pertanian di mata anak muda.
"Kami mendukung edukasi pertanian di sekolah agar anak muda memandang sektor ini sebagai peluang yang menjanjikan. Selain itu, kami mengusulkan program pemilahan sampah organik dan anorganik di sekolah untuk kebutuhan pupuk," ungkap Narendra.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Wonosobo menekankan pentingnya hilirisasi. Ia berharap Bappeda dapat menyusun panduan agar produk pertanian Wonosobo memiliki nilai tambah (added value) dan tidak sekadar dijual sebagai bahan mentah.
Sinergi dengan Arah Kebijakan Provinsi
Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Lambang Antono ATD, SH, MT, turut menyampaikan bahwa prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 adalah peningkatan tata kelola pemerintahan, perekonomian berdaya saing, dan peningkatan sumber daya manusia. Beliau mengapresiasi langkah Wonosobo yang fokus pada pariwisata dan pertanian sebagai tulang punggung pengentasan kemiskinan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Mugi Sugeng, S.E., S.H. juga mengingatkan bahwa RKPD 2027 tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administrasi, melainkan harus membawa perubahan nyata bagi rakyat, khususnya dalam penanganan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Forum ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh perwakilan peserta, termasuk unsur DPRD, Perangkat Daerah, Komda HAM, GOW, dan Forum Anak Kreatif.
