WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan berpartisipasi aktif pada Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Kegiatan strategis ini diselenggarakan di Kabupaten Banjarnegara pada Senin, 18 Mei 2026, guna mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2027.

 

Memenuhi undangan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, delegasi Kabupaten Wonosobo hadir secara komprehensif. Rombongan dipimpin langsung oleh Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. One Andang Wardoyo, M.Si., serta Kepala Bappeda, Drs. Tono Prihatono. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan integrasi kebijakan dari hulu ke hilir.

 

Rembug Pembangunan tahun ini secara khusus mengusung tema "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi". Merespons arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah merumuskan sejumlah proyeksi indikator makro dan tematik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2027.

 

Berdasarkan kesepakatan Rakortek-Renbang, kerangka target pembangunan Wonosobo tahun 2027 meliputi:

 

  • Pertumbuhan Ekonomi (PE): Diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,20 hingga 7,05.

  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Ditargetkan menurun ke angka 3,40 hingga 3,00.

  • Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Ditargetkan mengalami peningkatan hingga mencapai 72,8.

  • Tingkat Kemiskinan: Diupayakan untuk terus ditekan pada rentang 11,36 hingga 10,24.

  • Sektor Pariwisata: Penargetan 3.313.109 kunjungan wisatawan serta pencanangan 35 Desa/Kampung Wisata baru.

  • Ekonomi Syariah: Mengakselerasi sertifikasi halal dengan target 13.446 produk.

 

 

Dalam sesi pengarahan, Gubernur Jawa Tengah menekankan pentingnya sinergi lintas daerah untuk mendukung Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan memperkuat ketahanan fiskal melalui Collaborative Funding. Salah satu instrumen kunci dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah optimalisasi penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang penanganannya harus dilakukan secara gotong royong (sengkuyung) antara provinsi dan kabupaten/kota.

 

Berdasarkan rilis data unaudited tahun 2025, tercatat wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki piutang PKB sebesar Rp59.549.446.000. Piutang tersebut terakumulasi dari 71.894 objek kendaraan roda dua dan 10.463 objek kendaraan roda empat. Kolaborasi penyelesaian piutang ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan yang memadai bagi Jawa Tengah dan Wonosobo.

 

Mari bersama kita kawal pembangunan Jawa Tengah yang inklusif, berdampak, dan berkelanjutan!.

 

#RembugPembangunan2026 #JatengGayeng #RKPD2027 #PariwisataBerkelanjutan #EkonomiSyariah #Wonosobo #PembangunanDaerah