WONOSOBO – Menjawab tantangan krisis energi global dan ancaman perubahan iklim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo terus mendorong inovasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Inovasi terbaru yang tengah dikaji adalah Serayu Agro Energy Corridor (SAEC), sebuah gagasan pengelolaan energi berbasis aliran Sungai Serayu yang dirancang untuk mewujudkan kemandirian energi dan meningkatkan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian.

Mengurangi Ketergantungan Energi Fosil

Secara global, data International Energy Agency (IEA) menunjukkan sekitar 80% kebutuhan energi dunia masih bergantung pada energi fosil (batubara, minyak bumi, LNG), dan di Indonesia angkanya mencapai lebih dari 60%. Ketergantungan ini tidak hanya mengancam ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, tetapi juga memicu emisi karbon penyebab pemanasan global.

 

Kabupaten Wonosobo sendiri sejatinya telah berkontribusi besar dalam pemanfaatan EBT skala nasional. Saat ini, potensi panas bumi di wilayah Dieng telah dikelola oleh PT Geodipa Energy. Selain itu, pemanfaatan energi air melalui bendungan juga telah berjalan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung dan Wadaslintang untuk menyuplai jaringan listrik Jawa-Bali.

 

SAEC: Inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)

 

Melangkah lebih jauh dari pembangkit berskala masif, Bappeda Wonosobo merancang konsep desentralisasi energi yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Aliran Sungai Serayu yang memiliki energi kinetik besar akan dikonversi menjadi energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Terdapat 10 tingkatan (cascade) potensial di sepanjang Sungai Serayu yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo. Energi listrik yang dihasilkan dari PLTMH ini nantinya tidak masuk ke dalam jaringan PLN, melainkan dikelola langsung oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna memenuhi kebutuhan pertanian dan pariwisata.

 

Solusi untuk Tingginya Biaya Produksi Pertanian

Sebagai langkah awal, Bappeda Wonosobo telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama perangkat daerah, akademisi, dan praktisi pertanian pada tanggal 3 Maret 2026.

FGD tersebut menyoroti tingginya biaya produksi pertanian di Wonosobo, mulai dari sektor hulu (pengelolaan bibit, lahan) hingga hilir (pasca-panen, pengeringan, pengemasan). Hadirnya energi listrik gratis dari PLTMH diharapkan dapat memangkas biaya operasional secara signifikan.

Beberapa penerapan teknologi pertanian yang dapat diakomodasi oleh energi dari PLTMH antara lain:

  • Smart Farming & Internet of Things (IoT): Otomatisasi irigasi dan pemantauan lahan.

  • Fasilitas Pasca-Panen: Penggunaan cold storage (pendingin) dan dryer (pengering) otomatis untuk menjaga kualitas hasil panen.

  • Pengolahan Mandiri: Operasional rice mill dan fasilitas pengemasan yang efisien.

Masuk Top 7 Jateng Energy Transition Award 2026

 

Realisasi konsep SAEC ini langsung diuji melalui keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (via Bappeda) dalam ajang Jateng Energy Transition Award (JETA) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

 

Dengan menjadikan Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo (wilayah hilir Sungai Serayu) sebagai lokasi proyek percontohan, gagasan Bappeda Wonosobo ini berhasil menembus 7 Besar tingkat Jawa Tengah. Saat ini, tim juri dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah melakukan visitasi lapangan untuk proses seleksi menuju 3 besar.

 

Rencana Tindak Lanjut ke Tingkat Nasional

Masuknya Desa Mergosari sebagai finalis JETA 2026 membuktikan bahwa konsep SAEC sangat rasional dan siap direalisasikan. Bappeda Wonosobo menargetkan untuk membawa konsep ini ke tingkat nasional.

 

Melalui diskusi strategis yang akan melibatkan Bappenas, Kementerian terkait, Pemprov Jawa Tengah, dan para akademisi, SAEC diharapkan mampu menjadi program percontohan (pilot project) nasional. Inisiatif ini tidak hanya sejalan dengan target Indonesia menuju nol emisi karbon pada tahun 2060, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kemandirian energi dan peningkatan kesejahteraan dapat dimulai dari tingkat desa.