Integrasi Kurikulum Geopark Nasional Dieng: Bappeda Wonosobo Gelar Pembahasan Bersama Sektor Pendidikan

WONOSOBO – Bappeda Kabupaten Wonosobo selaku sekretariat eksekutif Badan Pengelola Geopark Nasional Dieng menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi, Diseminasi, sekaligus Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Finalisasi Model Kurikulum Pengembangan Geopark. Acara ini diselenggarakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026, bertempat di Ruang R.R. Tan Malaka, Kantor Bappeda Kabupaten Wonosobo.   Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bappeda Kabupaten Wonosobo yang juga bertindak selaku Sekretaris Eksekutif BP Geopark Dieng. Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dari 45 desa lokasi geopark, serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Turut hadir pula Koordinator Wilayah Pendidikan dari lima kecamatan di wilayah delineasi Geopark Dieng, yakni Kecamatan Kejajar, Garung, Mojotengah, Watumalang, dan Wonosobo.   Menjawab Tantangan Edukasi Geopark Pengembangan kawasan geopark atau taman bumi senantiasa bertumpu pada tiga pilar utama yang saling berkaitan: Konservasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Ketiga pilar ini memiliki tujuan utama untuk menjaga warisan bumi sekaligus menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.   Di sektor edukasi, pendidikan adalah kunci utama untuk membangun kesadaran konservasi, mendorong wisata edukatif, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan geologi, hayati, serta budaya lokal di kawasan Geopark Nasional Dieng. Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi, yaitu: Kurangnya model pendidikan geopark yang praktis dan siap pakai untuk diterapkan di sekolah. Masih lemahnya keterlibatan antara guru dan siswa dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai geopark. Belum optimalnya peran geopark sebagai laboratorium alam untuk mendukung proses pembelajaran.   Dalam forum tersebut, para stakeholder mendiskusikan cara mengintegrasikan nilai-nilai geopark ke dalam kurikulum sekolah secara nyata, menarik, dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs).   Tiga Fokus Pilar Edukasi Melalui penguatan pilar edukasi ini, pemerintah daerah menargetkan agar kawasan geopark dapat menjadi laboratorium alam terbuka untuk kegiatan penelitian maupun pembelajaran secara langsung. Fokus unsur pendidikan ini meliputi: Pendidikan Lingkungan: Bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat, pelajar, maupun pengunjung mengenai pentingnya tindakan menjaga bumi. Geowisata: Sebuah upaya untuk memadukan sektor pariwisata dengan penyampaian informasi geologi yang menarik kepada publik luas. Penelitian dan Pengembangan: Merupakan pendorong lahirnya berbagai studi ilmiah terkait kebumian, ekologi, serta kebudayaan lokal.   Penyampaian materi pada sesi awal dimulai dengan pengenalan mendalam tentang Geopark Dieng, yang meliputi keanekaragaman geosite, biosite, dan cultural site. Peserta juga diberikan pemahaman terkait garis batas (delineasi) wilayah Geopark Dieng serta pemetaan jumlah sekolah yang berada di wilayah Segmen Kabupaten Wonosobo.   Kegiatan ini kemudian ditutup dengan post test interaktif. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa para peserta yang hadir telah cukup memahami esensi materi dasar mengenai Geopark Dieng. Sebagai agenda lanjutan, Bappeda Wonosobo akan kembali mengadakan sesi pertemuan khusus dengan para guru yang terlibat langsung dalam penyusunan kurikulum terintegrasi Geopark untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah dalam kawasan Geopark Nasional Dieng.

Bappeda Wonosobo Gelar FGD Internasional: Inovasi Glamping Pikohidro untuk Ketahanan Energi dan Pariwisata Berkelanjutan

WONOSOBO – Bappeda Kabupaten Wonosobo sukses memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengabdian Internasional bertajuk "Designing Picohydro Glamping to Educate People for Managing Sustainable Energy" di Ruang Tan Malaka pada Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi akademik strategis antara Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) dengan institusi luar negeri, yakni Saxion University Belanda, Universitas Malaya, dan Universitas Kebangsaan Malaysia.   Fokus utama kegiatan ini adalah mendorong optimalisasi pemanfaatan air sebagai alternatif sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mensubstitusi energi fosil yang kian menipis. Sebagai solusi aplikatif, kolaborasi ini mengangkat teknologi pikohidro—pembangkit listrik tenaga air skala kecil—untuk diimplementasikan di kawasan wisata Glamping (Glamourous Camping).   FGD ini diperkaya dengan gagasan dan tinjauan komprehensif dari para pakar yang hadir, di antaranya: Mitigasi Urban Sprawl (SPS UNDIP): Pembangunan glamping bertenaga pikohidro didorong sebagai strategi untuk memitigasi urban sprawl (pembangunan yang menyebar tak terkendali) dan rural gentrification (tersingkirnya warga lokal akibat komersialisasi desa wisata) di Desa Mlandi. Integrasi Energi dan Manajemen Fasilitas (Universiti Malaya): Prof. Sr Ts. Dr. Syahrul Nizam Kamaruzzaman menyoroti krusialnya Manajemen Fasilitas (Facility Management) yang mengintegrasikan energi terbarukan. Pendekatan ini esensial untuk menciptakan fasilitas pariwisata yang tidak hanya efisien energi, tetapi juga rendah emisi karbon dan hemat biaya operasional jangka panjang.   Transisi Energi Trias Energetica (Saxion University): Dr. ir. A.G. (Bram) Entrop memaparkan kerangka Trias Energetica dalam mewujudkan sistem energi berkelanjutan. Langkah tersebut mencakup: menekan/mengurangi kebutuhan energi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan, dan menggunakan energi fosil seefisien mungkin jika masih diperlukan.     Wonosobo Penjaga Hulu Negeri (DPUPR Wonosobo): Menegaskan peran vital Wonosobo sebagai simpul hulu ekosistem Dieng-Serayu-Bogowonto. DPUPR mengusung kerangka kerja "Tata - Bangun - Jaga" melalui tata kelola kolaboratif untuk memastikan keamanan ekosistem kawasan pangan, air, dan energi bagi wilayah hilir.   Sebagai tindak lanjut, agenda dilanjutkan dengan tinjauan lapangan ke Desa Mlandi dan area glamping pada hari Rabu, 13 Mei 2026. Desa ini sebelumnya juga telah menjadi lokasi uji coba desain pikohidro oleh UNDIP dan Universitas Teknologi Malaysia pada tahun 2025 lalu.   Melalui sinergi lintas negara dan lintas sektoral ini, diharapkan lahir sebuah pra-desain fasilitas wisata ramah lingkungan berbasis komunitas. Ke depannya, desain sistem pikohidro ini didorong agar mudah diaplikasikan dan direplikasi secara mandiri oleh masyarakat sebagai wujud nyata kemandirian dan ketahanan energi lokal.    

Kawal Penyusunan RKPD 2027, Pemkab Wonosobo Hadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah

WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan berpartisipasi aktif pada Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Kegiatan strategis ini diselenggarakan di Kabupaten Banjarnegara pada Senin, 18 Mei 2026, guna mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2027.   Memenuhi undangan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, delegasi Kabupaten Wonosobo hadir secara komprehensif. Rombongan dipimpin langsung oleh Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. One Andang Wardoyo, M.Si., serta Kepala Bappeda, Drs. Tono Prihatono. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan integrasi kebijakan dari hulu ke hilir.   Rembug Pembangunan tahun ini secara khusus mengusung tema "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi". Merespons arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah merumuskan sejumlah proyeksi indikator makro dan tematik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2027.   Berdasarkan kesepakatan Rakortek-Renbang, kerangka target pembangunan Wonosobo tahun 2027 meliputi:   Pertumbuhan Ekonomi (PE): Diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,20 hingga 7,05. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Ditargetkan menurun ke angka 3,40 hingga 3,00. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Ditargetkan mengalami peningkatan hingga mencapai 72,8. Tingkat Kemiskinan: Diupayakan untuk terus ditekan pada rentang 11,36 hingga 10,24. Sektor Pariwisata: Penargetan 3.313.109 kunjungan wisatawan serta pencanangan 35 Desa/Kampung Wisata baru. Ekonomi Syariah: Mengakselerasi sertifikasi halal dengan target 13.446 produk.     Dalam sesi pengarahan, Gubernur Jawa Tengah menekankan pentingnya sinergi lintas daerah untuk mendukung Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan memperkuat ketahanan fiskal melalui Collaborative Funding. Salah satu instrumen kunci dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah optimalisasi penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang penanganannya harus dilakukan secara gotong royong (sengkuyung) antara provinsi dan kabupaten/kota.   Berdasarkan rilis data unaudited tahun 2025, tercatat wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki piutang PKB sebesar Rp59.549.446.000. Piutang tersebut terakumulasi dari 71.894 objek kendaraan roda dua dan 10.463 objek kendaraan roda empat. Kolaborasi penyelesaian piutang ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan yang memadai bagi Jawa Tengah dan Wonosobo.   Mari bersama kita kawal pembangunan Jawa Tengah yang inklusif, berdampak, dan berkelanjutan!.   #RembugPembangunan2026 #JatengGayeng #RKPD2027 #PariwisataBerkelanjutan #EkonomiSyariah #Wonosobo #PembangunanDaerah

Bappeda Wonosobo Gagas "Serayu Agro Energy Corridor", Dorong Kemandirian Energi Desa hingga Masuk Top 7 JETA 2026

WONOSOBO – Menjawab tantangan krisis energi global dan ancaman perubahan iklim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo terus mendorong inovasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Inovasi terbaru yang tengah dikaji adalah Serayu Agro Energy Corridor (SAEC), sebuah gagasan pengelolaan energi berbasis aliran Sungai Serayu yang dirancang untuk mewujudkan kemandirian energi dan meningkatkan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian. Mengurangi Ketergantungan Energi Fosil Secara global, data International Energy Agency (IEA) menunjukkan sekitar 80% kebutuhan energi dunia masih bergantung pada energi fosil (batubara, minyak bumi, LNG), dan di Indonesia angkanya mencapai lebih dari 60%. Ketergantungan ini tidak hanya mengancam ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, tetapi juga memicu emisi karbon penyebab pemanasan global.   Kabupaten Wonosobo sendiri sejatinya telah berkontribusi besar dalam pemanfaatan EBT skala nasional. Saat ini, potensi panas bumi di wilayah Dieng telah dikelola oleh PT Geodipa Energy. Selain itu, pemanfaatan energi air melalui bendungan juga telah berjalan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung dan Wadaslintang untuk menyuplai jaringan listrik Jawa-Bali.   SAEC: Inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)   Melangkah lebih jauh dari pembangkit berskala masif, Bappeda Wonosobo merancang konsep desentralisasi energi yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Aliran Sungai Serayu yang memiliki energi kinetik besar akan dikonversi menjadi energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Terdapat 10 tingkatan (cascade) potensial di sepanjang Sungai Serayu yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo. Energi listrik yang dihasilkan dari PLTMH ini nantinya tidak masuk ke dalam jaringan PLN, melainkan dikelola langsung oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna memenuhi kebutuhan pertanian dan pariwisata.   Solusi untuk Tingginya Biaya Produksi Pertanian Sebagai langkah awal, Bappeda Wonosobo telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama perangkat daerah, akademisi, dan praktisi pertanian pada tanggal 3 Maret 2026. FGD tersebut menyoroti tingginya biaya produksi pertanian di Wonosobo, mulai dari sektor hulu (pengelolaan bibit, lahan) hingga hilir (pasca-panen, pengeringan, pengemasan). Hadirnya energi listrik gratis dari PLTMH diharapkan dapat memangkas biaya operasional secara signifikan. Beberapa penerapan teknologi pertanian yang dapat diakomodasi oleh energi dari PLTMH antara lain: Smart Farming & Internet of Things (IoT): Otomatisasi irigasi dan pemantauan lahan. Fasilitas Pasca-Panen: Penggunaan cold storage (pendingin) dan dryer (pengering) otomatis untuk menjaga kualitas hasil panen. Pengolahan Mandiri: Operasional rice mill dan fasilitas pengemasan yang efisien. Masuk Top 7 Jateng Energy Transition Award 2026   Realisasi konsep SAEC ini langsung diuji melalui keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (via Bappeda) dalam ajang Jateng Energy Transition Award (JETA) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.   Dengan menjadikan Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo (wilayah hilir Sungai Serayu) sebagai lokasi proyek percontohan, gagasan Bappeda Wonosobo ini berhasil menembus 7 Besar tingkat Jawa Tengah. Saat ini, tim juri dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah melakukan visitasi lapangan untuk proses seleksi menuju 3 besar.   Rencana Tindak Lanjut ke Tingkat Nasional Masuknya Desa Mergosari sebagai finalis JETA 2026 membuktikan bahwa konsep SAEC sangat rasional dan siap direalisasikan. Bappeda Wonosobo menargetkan untuk membawa konsep ini ke tingkat nasional.   Melalui diskusi strategis yang akan melibatkan Bappenas, Kementerian terkait, Pemprov Jawa Tengah, dan para akademisi, SAEC diharapkan mampu menjadi program percontohan (pilot project) nasional. Inisiatif ini tidak hanya sejalan dengan target Indonesia menuju nol emisi karbon pada tahun 2060, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kemandirian energi dan peningkatan kesejahteraan dapat dimulai dari tingkat desa.

Wonosobo Terpilih Sebagai Lokasi Pilot Project Penyusunan Site Plan Desa Tingkat Nasional

WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menerima kunjungan kerja dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia dalam rangka Rapat Pembahasan Lokasi Penyusunan Siteplan Desa di Kabupaten Wonosobo. Pertemuan strategis ini diselenggarakan di Ruang Tan Malaka Kantor Bappeda Kabupaten Wonosobo pada hari Kamis hingga Jumat, 23-24 April 2026.   Kegiatan ini merupakan manifestasi dari rencana strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 2024-2029 mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan. Melalui penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), pemerintah pusat mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dan site plan desa sebagai instrumen perencanaan spasial dasar. Menindaklanjuti pembahasan internal di kementerian, Kabupaten Wonosobo resmi terpilih sebagai lokasi pilot project nasional.   Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Drs. Tono Prihatono. Sementara itu, pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Perumahan Perdesaan, Bapak Lastantyo Adiarso, S.T., M.T., yang bertindak sebagai narasumber.   Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa RDTR sangat vital dalam memberikan kejelasan zonasi kawasan permukiman, pertanian, industri kecil, fasilitas umum, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). Zonasi ini menjadi fondasi dalam penentuan lokasi pembangunan rumah, infrastruktur, dan akses layanan publik agar tidak tumbuh sporadis. Penataan spasial yang tertib ini tentunya akan sangat mendukung visi Kabupaten Wonosobo dalam mengakselerasi modernisasi dan hilirisasi pertanian serta mewujudkan transformasi pariwisata berkelanjutan. Turut hadir memperkuat sinergi dalam rapat ini jajaran delegasi dari kementerian, antara lain: Kepala Subdirektorat Penghunian Perumahan Perdesaan, Bapak Nino Heri Setyoadi, S.Sos., M.Sc. Perwakilan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan Perwakilan Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Perwakilan Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Sesuai dengan agenda, setelah agenda pembahasan dan diskusi di ruang rapat selesai, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung ke desa yang diproyeksikan sebagai lokasi penyusunan site plan.   Tahapan penyusunan site plan desa percontohan ini ke depannya akan terus mengedepankan prinsip kolaboratif. Pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat akan dilibatkan secara aktif demi memastikan perencanaan yang disusun benar-benar selaras dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2026

Perkuat Komitmen Daerah Ramah HAM, Bappeda Wonosobo Terima Kunjungan Mahidol University Thailand

WONOSOBO — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo menerima kunjungan resmi dari delegasi Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) Universitas Mahidol, Thailand, pada Selasa (7/4/2026). Kunjungan tingkat internasional ini menjadi ajang pertukaran gagasan strategis guna memperkuat implementasi kabupaten/kota yang ramah Hak Asasi Manusia (HAM).   Agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Riset yang mengangkat tema besar "The Development of a Human Rights City for Thailand Based on International Standard".   Melalui forum diskusi yang konstruktif tersebut, kedua belah pihak membedah konsep ideal tata kelola kota ramah HAM yang mengacu pada standar global. Selain bertukar wawasan, pertemuan ini juga mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama lintas negara untuk memperkuat komitmen bersama terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di tingkat daerah.   Hasil Nyata: Sinergi dengan Universitas Brawijaya   Kunjungan ini tidak hanya melahirkan diskusi akademik, tetapi juga membuahkan komitmen kerja sama yang nyata. Sebagai tindak lanjut dari FGD tersebut, telah disepakati implementasi kerja sama strategis antara kalangan akademisi dan kelembagaan lokal. Kesepakatan ini dijalin antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, yang diwakili oleh Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si., dengan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, yang diwakili oleh Drs. Tono Prihatono.   Kerja sama ini dinilai sebagai langkah progresif untuk memperkuat jejaring akademik dan kelembagaan di Wonosobo. Sinergi antara pemerintah daerah, akademisi nasional, dan praktisi internasional ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi Kabupaten Wonosobo untuk terus berinovasi dan mempertahankan komitmennya sebagai daerah percontohan yang ramah HAM di Indonesia. Sorotan Utama: • Acara: Kunjungan IHRP Universitas Mahidol, Thailand ke Bappeda Wonosobo. • Agenda: FGD Riset "The Development of a Human Rights City for Thailand Based on International Standard". • Tindak Lanjut: Kesepakatan kerja sama antara FISIP Universitas Brawijaya dan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM guna memperkuat jejaring kelembagaan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA WONOSOBO TAHUN 2025 - 2029

RENSTRA BAPPEDA WONOSOBO TAHUN 2025 - 2029