Selasa, 12 Oktober 2021. Dalam rangka penanganan kemiskinan, Bappeda Wonosobo tinjau lokasi desa dampingan di Desa Karangduwur Kalikajar yang masuk kategori merah dengan angka kemiskinan cukup tinggi menurut Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS).
Rombongan yang dipimpin Sekretaris Bappeda Cuk Siswanto lakukan sambung rasa dengan perangkat desa setempat dan menggali berbagai informasi terkait kondisi desa tersebut. Hasil dari dialog dan susur desa yang dilakukan Bappeda, selain ada progres pembangunan yang telah dilakukan pihak desa berupa pembangunan infrastruktur sanitasi komunal standar dan rumah tidak layak huni (RTLH) secara bertahap, ternyata ditemukan berbagai permasalahan cukup krusial yakni pembangunan Sumber Daya Manusia yang belum tergarap dengan optimal baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.
Menurut informasi yang diterima dari Sekdes Karangduwur Budi Sulistyo, masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah dan minat pendidikan yang masih sangat rendah. Kebanyakan anak-anak di desa tersebut hanya lulusan SD, putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA. Wilayah tersebut juga tidak memiliki potensi unggulan yang bisa mendobrak perekonomian desa. Perangkat dan masyarakat desa dampingan Bappeda sejak 2019 ini juga belum menemukan solusi terhadap hasil bertani sayuran khususnya terkait pengelolaan dan pemasarannya.
Beberapa komoditas seperti bambu dan singkong pun masih diolah dengan sangat sederhana dan dijual murah tanpa ada nilai tambah. Pemetaan RTLH, jamban yang belum memenuhi standar dan persoalan sanitasi lingkungan juga masih perlu digarap dengan lebih intensif karena masih ditemukan banyak persoalan.
Bappeda menginginkan data valid di semua sektor agar perencanaan pembangunan termasuk penganggaran melalaui dana desa untuk penanganan berbagai persoalan yang ada bisa lebih baik dan efektif dengan sasaran yang tepat serta hasil yang lebih optimal bagi kemajuan desa. Hadir dalam kunjungan tersebut Kabid Pemsosbud, Kabid Infrastruktur Wilayah, Kabid Randalevalitbang, Kasubid Pendidikan dan Kebudayaan dan beberapa pejabat fungsional.
