Rabu, 8 November 2023 dilaksanakan secara hybrid Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda. Sekretaris Bappeda Kabupaten Wonosobo menyampaikan dalam rangka memberikan kepastian, kejelasan dan kedilan terhadap kewajiban dan hak bagi pengguna layanan maupun pelaksana pelayanan, perlu kebijakan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang dapat diukur melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai upaya pelibatan publik untuk berpartisipasi dalam kepentingan kualitas pelayanan publik secara terbuka.

“Standar Pelayanan Permohonan Izin KKN di SKM belum ada feedback dari pengguna layanan, perlu ditambahkan di persyaratan Standar Pelayanan untuk pengajuan Permohonan Izin KKN bisa mencantumkan nama dan nomor kontak person yang bisa dihubungi sehingga bisa tertracking untuk pengisian SKM sehingga jumlah responden Permohonan Izin KKN tidak nol”, Kata Nila.

“Masih terdapat kendala untuk mendapatkan responden SKM di Permohonan Narasumber dan Permohonan Izin KKN, karena di persyaratan belum diperjelas pengguna layanan juga harus mengisi SKM. Selain itu untuk Permohonan Narasumber sebaiknya dicantumkan permohonan dikirim minimal beberapa hari sebelum acara, jangan mendadak, sehingga Narasumber masih sempat menyiapkan bahan paparan sehingga materi dapat tersaji secara optimal. Selain itu pemohon layanan juga harus mencantumkan kontak person yang jelas agar mudah dihubungi”, Ujar Irawati.

“Timeline perlu dicantumkan dalam tahapan Standar Pelayanan, sehingga pemohon tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan di tiap-tiap tahapan layanan”. Ujar Wahyuni.

“Penambahan fitur-fitur di alur standar pelayanan seperti timeline maupun penambahan kontak person menjadi bahan masukan untuk perbaikan SP Bappeda. Website dan layanan online Bappeda saat ini memang belum bisa diakses sebagian teman disabilitas (belum menyediakan layanan suara), karena keterbatasan SDM IT di Bappeda. Saat ini baru website Dinas Kominfo yang menyediakan layanan tersebut, namun ke depannya dengan prinsip ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), diharapkan layanan online Bappeda bisa lebih mudah diakses oleh teman-teman disabilitas, Layanan aduan Bappeda selain lewat kanal LaporBup juga bisa langsung disampaikan melalui online (website, whatsapp, instagram, twitter), maupun melalui kotak layanan yang tersedia di Bappeda”, Jawab Agus.

Acara dilanjutkan dengan Penandatanagan Berita Acara Hasil FKP. Sebagai tindak lanjut dari acara FKP, Bappeda akan menyusun laporan pelaksanaan FKP dan mengevaluasi perbaikan standar pelayanan Bappeda agar tahun depan sudah bisa berjalan dengan maksimal.

===========
Sobat Pembangunan, informasi lain bisa di akses :

Instagram : @bappeda.wonosobo
Facebook & Youtube : Bappeda Wonosobo
Twitter : @bappedawonosobo
WA : +6285172372727
===========